"KUMUHNYA" Cara Berpolitik DPR Masa Kini
Jakarta - Kericuhan sempat mewarnai sidang saat pemilihan Ketua DPR pada Kamis (2/10/2014) dinihari. Menurut pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sudjito, cara berpolitik para anggota legislatif Senayan itu kian hari kian 'kumuh'.
"Saya lihat itu kecenderungan DPR sekarang makin kumuh cara berpolitiknya. Makin masuk dalam 2 blok dan saling mengunci, akibatnya DPR makin buruk dengan manuver-manuver yang selama ini sudah jelek. Apalagi yang terakhir-terakhir ini saling nge-blok," terang Arie saat dihubungi, Jumat (3/10/2014) malam.
Terlebih lagi, citra DPR semakin buruk setelah nama Setya Novanto resmi diangkat menjadi Ketua DPR periode 2014-2019. Pasalnya, latar belakang politisi Partai Golkar itu sudah bermasalah. Ditambah lagi, pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebut Setya Novanto berpotensi tersangkut masalah hukum.
"Kasus terakhir pemilihan Ketua DPR, Setya Novanto jelas bermasalah. Jadi bukan memperbaiki diri malah memperburuk citra, makin mempertegas situasi DPR makin memburuk. Jika lembaga representasi rakyat ini kredibelnya dipermasalahkan oleh KPK butuh ekstra parlemen yang harus mengimbangi. Karena ini tidak mengawal agenda reformasi tapi agenda kelompok, harus segera dibenahi," sambungnya.
"Perilaku WO, gaduh dan ricuh lama-lama makin mempermalukan dan rakyat akan menagih mandat. Baru dilantik saja kayak gini. Saya kira DPR ini menjadi sorotan publik kalau gagal memperbaiki diri dan memanfaatkan momentum untuk menata dengan agenda strategis. Maka dia akan kehilangan waktu dan legitimasinya rontok," kata Arie.
Dia menilai, bila DPR tidak segera berkaca diri, maka bukan tidak mungkin lembaganya mengalami pembusukan. Tak hanya itu, rakyat yang semula menaruh kepercayaan penuh terhadap para anggota dewan dan akan balik badan meninggalkan parlemen.
"Ini mengawali dengan buruk dan mempercepat pembusukan politik. Bahaya, demokrasi bisa menurun kalau parlemen seperti itu," tutupnya.
sumber : http://news.detik.com/read/2014/10/04/100157/2709573/10/kumuhnya-cara-berpolitik-dpr-masa-kini?n991104466
OPINIKU :
Menurut saya, seharusnya para DPR bertindak tegas dan seletif untuk mengambil keputusan siapa yang berhak menyandang gelar sebagai ketua. Kita juga harus melihat bagaimana latar belakang "dia" di dunia politik ini. Jika ketua DPR yang terpilih tersangkut permasalaan hukum, kita pasti harus melakukan pemilihan ulang lagi dan sama saja kita bekerja dua kali atau dalam bahasa jawanya mindo gaweni. dan resikonya DPR bisa dipandang buruk oleh rakyat. Maka dari itu selektiflah dalam memilih ketua DPR tidak asal -asalan dalam memilih ketua DPR karena itu merupak contoh bagi rakyat.
Semestinya DPR menjadi wakil dari rakyat dan menjadi contoh untuk rakyat. Tetapi kalau kerja DPRnya saja tidak baik, suka blog - blogan atau milih - milih siapa yang mau jadi contoh untuk rakyat ?
Dan bagaimana kondisi politik kedepan. apakah akan lebih baik dari tahun sebelumnya atau lebih baik.
Seharusnya pertanyaan - pertanyaan tersebut juga menjadi dasar dalam pemilihan Ketua DPR. DPR yang sudah dipilih harus memikirkan benar - benar. Mana yang baik dan mana yang buruk. mana yang cocok untuk memimpin rakyat dan mana yang tidak. Apakah jika dimpimpin oleh si "A" akan lebih baik. Dan yang menjadi dasar terpenting adalah Latar belakang dia selam dia hidup di dunia politik tidak asal pilih.
