Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) membeberkan dana siluman dalam APBD DKI 2015. Tak tanggung-tanggung nilai anggaran siluman itu, menurut Ahok, mencapai Rp 12,1 triliun.
Menurut Ahok dana siluman juga ada pada APBD tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contohnya pada APBD 2014. Ada pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang nilainya tak wajar, yakni Rp 5,8 miliar tiap sekolah.
Ahok menduga ada mark up besar-besaran dalam pengadaan UPS. Apalagi setelah ditelusuri merdeka.com, sejumlah kantor yang menjadi perusahaan pengadaan ternyata ada yang alamatnya fiktif atau ada juga yang bukan sebuah kantor.
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar menilai hal itu adalah cara-cara lama yang dilakukan para politikus di rumah rakyat untuk merampok uang rakyat dalam APBN atau APBD.
"Ini model lama bagaimana cara politisi, orang-orang serakah itu merampok uang rakyat," katanya kepada merdeka.com, Senin (2/3).
Dia menilai Ahok harus dibela. Pasalnya, apa yang dilakukan Ahok kali ini adalah sesuatu yang benar yakni melawan upaya perampokan uang rakyat yang diduga dilakukan para wakil rakyat di DPRD DKI.
"Ini upaya perlawanan atas perampokan uang daerah yang sudah terjadi sekian lama. Karenanya harus dikuatkan posisi Ahok. Ini (perampokan uang rakyat) harus dilawan," katanya.
sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/dana-siluman-di-apbd-dki-cara-lama-politikus-rampok-uang-rakyat.html
Opini :
saya setuju apa yang telah dilakukan oleh pemprov DKI jakarta yang biasa disapa Ahok. Ahok membeberkan dana 'siluman' yang diajukan DPRD kepada Ahok. Saya juga setuju apa yang telah diungkpankan oleh Ahok, bahwa dana yang digunakan untuk membeli UPS untuk setiap sekolah di Jakarta tidaklah wajar. berdasarkan teori sebeneranya tidak mungkin sebanyakan itu, harga UPS paling mahal hanya mencapai 150 jt, jika kita anggar 100 jt persekolah dengan banyak sekolah yang akan disumbangkan sebanyak 10 sekolah, berarti hanya mencapai 1 M. Lalu dana yang lainnya mau dikemanakan ?
Saya setuju apa yang dikatakan oleh Ahok bahwa DPRD Jakarta disebut sebagai PERAMPOK karena DPRD Jakarta telah mengambil dana masyarakat setempat seber kurang lebih 2 M. Itu merupakan dana yang tidak sedikit. hal ini dapat merugikan rakyat setempat dan DPRD karena DPRD dapat dipandang buruk oleh rakyat dan tidak dipercaya oleh rakyat sebagai wakil rakyat.
Jadi buat, pemerinta disegala penjuru di Indonesia tegaskan danlaksanakan motto bersih, transparan, adil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar